JAKARTA – Persoalan sampah di Kota Sungai Penuh kini menemui titik terang. Melalui langkah proaktif menemui pemerintah pusat, Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, berhasil meyakinkan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) RI untuk mengucurkan bantuan strategis bagi penanganan sampah di Bumi Sahalun Suheli Koto Beralun.
Dalam pertemuan khusus dengan Menteri LH RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta, Kamis (26/1), Wako Alfin memaparkan secara komprehensif tantangan serta peta jalan penanganan sampah daerah. Hasilnya, Menteri LH memberikan komitmen penuh untuk memberikan dukungan sarana prasarana modern.
Respon Cepat Menteri LH: Maret 2026 Bantuan Cair
Perjuangan Wako Alfin membuahkan hasil konkret. Kementerian LH berkomitmen mengirimkan bantuan alat berat berupa ekskavator dan mesin press sampah berkapasitas tinggi.
“Alhamdulillah, Bapak Menteri LH merespons sangat positif. Insya Allah, bantuan sarana ini akan mulai direalisasikan pada Maret 2026 mendatang,” ujar Wako Alfin dengan nada optimis usai pertemuan.
Kehadiran mesin press sampah ini diprediksi akan menjadi game changer dalam pengelolaan sampah di Sungai Penuh, karena mampu mengurangi volume sampah secara signifikan sebelum masuk ke tempat pemrosesan akhir.
Jadi Pilot Project Kawasan Sumatera
Tak hanya sekadar memberi bantuan alat, Menteri LH juga menetapkan Kota Sungai Penuh sebagai salah satu Pilot Project Penanganan Persampahan di Kawasan Sumatera.
Penetapan ini merupakan bentuk pengakuan pusat atas keseriusan Wako Alfin dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan status pilot project, Sungai Penuh akan menjadi percontohan bagi daerah lain dalam menerapkan teknologi dan mekanisme pengelolaan lingkungan.
Sinergi dan Langkah Taktis
Wako Alfin menegaskan bahwa dukungan pusat ini akan segera ditindaklanjuti dengan langkah teknis yang akuntabel di lapangan. Ia juga memberikan apresiasi atas peran kolaboratif berbagai pihak.
“Terima kasih kepada Bapak Rocky Chandra (Anggota DPR RI Dapil Jambi) yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pemerintah pusat inilah yang mempercepat solusi bagi masyarakat,” tambahnya.
Dukungan infrastruktur ini diharapkan tidak hanya membersihkan wajah kota, tetapi juga meningkatkan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang lebih modern dan ramah lingkungan.
Edi.T
Tinggalkan Balasan