SUNGAI PENUH,MEDIA SINDENT – Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh menghadiri Seminar Awal Kajian Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Kamis (04/12).
Seminar tersebut mengangkat kajian strategis bertema Peningkatan Penerimaan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Sungai Penuh serta unsur legislatif.
Dalam arahannya, Wali Kota Alfin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh memberikan perhatian serius terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan strategi konkret untuk optimalisasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta modernisasi sistem pengelolaan retribusi.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Sungai Penuh, Emrizal, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kajian Balitbang tersebut. Menurutnya, peningkatan PAD merupakan langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi kunci agar Kota Sungai Penuh tidak lagi terlalu bergantung pada transfer dana pusat. Dengan PAD yang kuat, pembangunan daerah dapat berjalan lebih stabil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
DPRD berharap kajian ini mampu memberikan gambaran objektif mengenai potensi pendapatan yang belum tergarap, area pengawasan yang perlu diperkuat, serta inovasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pemungutan dan pengelolaan PAD.
Seminar berlangsung interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, dan berbagai masukan dari peserta, yang akan menjadi dasar penyusunan kajian lanjutan oleh Balitbang Kota Sungai Penuh.
Kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam seminar ini menegaskan komitmen legislatif untuk mendukung langkah Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam meningkatkan pendapatan daerah sebagai fondasi utama pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tinggalkan Balasan