SUNGAI PENUH – Keputusan DPRD Kota Sungai Penuh yang memangkas habis anggaran publikasi media tahun 2025 menuai kecaman keras dari Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Doni Efendi. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pemutusan saluran informasi publik yang kontraproduktif terhadap prinsip demokrasi dan keterbukaan.
Dalam pernyataannya, Doni menegaskan bahwa alasan efisiensi yang dikemukakan oleh DPRD tidak dapat diterima dan terkesan dibuat-buat untuk menutup ruang kontrol masyarakat terhadap kinerja legislatif.
“Kami sangat menyayangkan sikap Ketua, unsur pimpinan, Banggar, dan seluruh anggota DPRD Kota Sungai Penuh yang tega memangkas habis anggaran publikasi. Ini bukan efisiensi, tapi langkah mundur yang memutus saluran informasi masyarakat terhadap kerja wakilnya di parlemen,” tegas Doni Efendi, Sabtu (18/10/2025).
” Penghapusan Anggaran Media, Pemikiran Keliru
Doni menilai, pemangkasan total anggaran publikasi menunjukkan bahwa DPRD tidak memahami esensi efisiensi. Menurutnya, efisiensi bukanlah menghapus total anggaran yang berdampak, melainkan mengelola dan memaksimalkannya untuk kepentingan publik.
“Efisiensi itu bukan mematikan program penting, seperti publikasi informasi. Justru publikasi adalah bagian dari pelayanan publik yang harus dikuatkan. Kalau ini dianggap pemborosan, berarti DPRD sedang mempertanyakan pentingnya keterbukaan informasi itu sendiri,” ujar Doni dengan nada serius.
Ia bahkan menegaskan, jika DPRD sudah menilai informasi publik tidak penting, maka lembaga itu layak dipertanyakan urgensinya dalam sistem demokrasi lokal.
IWOI Siap Kawal, Pokir dan Reses DPRD Akan Disorot
Tak berhenti di situ, Ketua IWOI ini juga melemparkan kritik balik terhadap program reses dan pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang dinilainya juga perlu ditinjau ulang efektivitas dan transparansinya.
“Kalau DPRD memotong anggaran publikasi karena merasa tidak penting, maka publik juga bisa mempertanyakan: seberapa penting program Pokir dan Reses itu? Kita tidak pernah dengar jelas hasil reses, dan Pokir seolah menggantikan peran musrenbang desa. Jangan sampai justru itu yang tidak efisien,” ujar Doni.
Tegas Mewakili Wartawan, Doni Minta DPRD Evaluasi Diri
Sebagai Ketua IWOI, Doni menyatakan akan terus mengawal isu ini dan mendesak DPRD Kota Sungai Penuh untuk segera meninjau ulang kebijakan penghapusan anggaran publikasi media. Ia menekankan bahwa wartawan bukan hanya penyampai informasi, tetapi bagian penting dari sistem demokrasi dan kontrol sosial.
“Jika suara rakyat tak lagi dianggap penting oleh DPRD, maka kami akan pastikan suara media tetap hidup untuk menyampaikan fakta. Jangan sekali-sekali DPRD mematikan peran jurnalis dengan alasan efisiensi yang menyesatkan,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan