Kerinci Media Sindent .com – Ketidakhadiran Gubernur Jambi, Al Haris, pada acara Bimtek dan Jambore PABPDSI Provinsi Jambi di Kayu Aro, Kerinci, Kamis (11/9/2025), meninggalkan kekecewaan mendalam bagi ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kabupaten/kota.
Padahal, acara ini telah dipersiapkan lebih dari sebulan, dan rencananya akan dihadiri langsung Menteri Desa. Namun, ketika Menteri berhalangan dan hanya mengutus wakil, para peserta berharap setidaknya Gubernur Jambi hadir untuk membuka kegiatan. Harapan itu pupus, karena Al Haris juga batal hadir dan hanya mewakilkan kepada pejabat Pemprov Jambi.
“Kami kecewa, ini acara besar se-Provinsi Jambi. Gubernur seharusnya hadir langsung, bukan diwp seorang anggota BPD dengan nada kesal.
Kekecean peserta semakin memuncak ketika forum BPD secara lantang kembali menuntut realisasi sisa dana BKBK Tahun 2024 sebesar 70 persen yang belum dicairkan Pemprov Jambi.
Dalam orasinya, Al Husori menyampaikan bahwa janji Gubernur pada pra Pilgub harus segera ditepati.
“Dana BKBK 2024 tersisa 70 persen harus segera dicairkan oleh Pemprov. Setuju semuanya?” teriaknya, disambut riuh peserta yang hadir.
Ia menegaskan, anggota BPD tidak ingin hanya diberi PHP (Pemberi Harapan Palsu). “Kami minta Gubernur segera memenuhi janjinya,” tambahnya.
Berbeda dengan suara lantang para anggota BPD, Ketua PABPDSI Pusat, Feri Radianyasa, justru mengapresiasi Pemprov Jambi.
“Setelah Jawa Barat, hanya Provinsi Jambi yang ada dana BKBK. Provinsi lain tidak ada. Kita harus berterima kasih kepada Pak Gubernur, meskipun memang harus bersabar,” ucapnya dalam sambutan.
Absennya Gubernur Al Haris memunculkan spekulasi. Sejumlah aktivis Kerinci dan Sungai Penuh mengaku sudah menyiapkan aksi menagih janji terkait dana BKBK.
“Kami sudah siap aksi di lokasi. Tapi Gubernur tidak hadir. Apakah takut dikritik dan didemo?” ungkap Harmo, koordinator aksi.
Aktivis lain, Indra, menegaskan bahwa banyak hal yang harusnya bisa disampaikan langsung, mulai dari pembangunan di Kerinci dan Sungai Penuh hingga janji politik yang dianggap belum terealisasi.
“Sayang sekali beliau tidak hadir. Kami akan jadwalkan ulang aksi di kesempatan lain,” katanya.
Sementara itu, Ormas Kompak Jambi menuding ketidakhadiran Gubernur bukan sekadar karena agenda padat, melainkan diduga karena sudah mendapat bocoran adanya aksi protes.
“Informasi aksi sudah masuk sejak 8 September. Mungkin itu sebabnya beliau batal datang. Nyalinya ciut untuk menghadapi massa dan pertanyaan soal dana BKBK yang belum cair,” ujar salah seorang anggota ormas dengan nada kecewa.
Ketidakhadiran Gubernur Al Haris di Jambore PABPDSI 2025 bukan hanya menimbulkan kekecewaan, tetapi juga semakin menambah jarak dan ketidakpercayaan anggota BPD se-Provinsi Jambi terhadap kepemimpinannya.
Tinggalkan Balasan