Kerinci,suara independent.com– Ratusan warga Desa Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah Siulak, Kamis (31/5). Massa mendesak Bupati Kerinci, Monadi, segera mencopot Kepala Desa Semerah, Jalpahri, yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).
Aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan oknum kepala desa. Massa aksi terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, kaum perempuan, pemuda, hingga unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dengan membawa berbagai spanduk tuntutan, warga menyuarakan mosi tidak percaya terhadap kepala desa dan meminta pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas.
Sejak pagi sekitar pukul 09.00 WIB, suasana di depan Kantor Bupati Kerinci yang biasanya tenang mendadak dipenuhi massa aksi. Dalam orasinya, koordinator aksi menyebut masyarakat sudah terlalu lama bersabar melihat berbagai kebijakan kepala desa yang dinilai sepihak, terutama terkait penggunaan ADD.
Warga menuding proses perencanaan pembangunan desa dilakukan tanpa melibatkan BPD maupun unsur masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana desa.
“Kami datang ke sini bukan untuk merusak, tetapi untuk menyelamatkan Desa Semerah. Sebab selama ini tidak adanya Transparansi anggaran sehingga pembangunan mandek, dan aspirasi masyarakat selalu diabaikan.
“Kami meminta Bupati Kerinci dan dinas terkait segera memberhentikan Kepala Desa Semerah,” tegas orator aksi, yang disambut sorakan massa.
Selain menyoroti persoalan transparansi anggaran, warga juga menilai kepemimpinan kepala desa bersifat arogan dan memicu keretakan hubungan sosial di tengah masyarakat.
Massa aksi bahkan menuding kepala desa jarang aktif dalam kegiatan pemerintahan maupun aktivitas sosial keagamaan di desa.
“Selama ini kepala desa dinilai tidak pernah lagi aktif di tengah masyarakat, baik dalam kegiatan desa maupun kegiatan keagamaan,” ujar
salah seorang peserta aksi.
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui camat segera menonaktifkan dan memberhentikan Kepala Desa Semerah secara permanen.
Mereka juga meminta Inspektorat Kabupaten Kerinci membuka hasil audit penggunaan anggaran desa tahun 2023 dan tahun tahun sebelumnya digunakan untuk apa ADD.
Dalam tuntutannya, disampaikan juga masyarakat bersama Ketua BPD dan anggota menyatakan tidak akan menandatangani APBDes Tahun 2024 hingga 2026 sebelum kepala desa mempertanggungjawabkan penggunaan ADD tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.
Aksi demonstrasi mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan kepolisian dan Satpol PP guna memastikan jalannya aksi tetap kondusif.
Sebelum membubarkan diri menjelang salat zuhur, warga mengultimatum pemerintah daerah agar segera mengambil keputusan dalam waktu satu pekan. Jika tidak ada tindakan konkret, massa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar.
Tak hanya itu, warga juga berencana melaporkan dugaan penyalahgunaan ADD tersebut ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh guna meminta proses hukum terhadap penggunaan dana desa tahun 2023 dan sebelumnya.
Meski aksi berlangsung tertib, warga mengaku kecewa karena Pemerintah Kabupaten Kerinci dinilai belum memberikan respons tegas terhadap tuntutan masyarakat Desa Semerah.(syam)
Tinggalkan Balasan