JAMBIĀ SUARA IMDEPENDENT.COM – Ketua DPRD Kota Sungai Penuh menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas keberhasilan Pemerintah Kota Sungai Penuh mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-14 kali secara berturut-turut.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh mendapat kehormatan untuk menyampaikan sambutan mewakili lima daerah, yakni Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh menyampaikan bahwa capaian opini WTP ke-14 merupakan prestasi yang patut disyukuri dan menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Wali Kota Sungai Penuh, Wakil Wali Kota Sungai Penuh, serta seluruh jajaran Pemerintah Kota Sungai Penuh yang telah bekerja dengan baik sehingga mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya.
Prestasi ini tentunya merupakan hasil kerja sama dan dukungan semua pihak, termasuk BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan tidak hanya menjadi indikator tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance.
Ketua DPRD berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Raihan opini WTP ke-14 berturut-turut ini semakin mengukuhkan Kota Sungai Penuh sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus terjalin guna mempertahankan prestasi yang telah diraih sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.
Edi .T
Tinggalkan Balasan