👁️ Dilihat: 85 kali

JAKARTA SUARA INDEPENDENT.COM – Pemerintah kembali membuka peluang kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2026. Wacana ini muncul seiring tekanan defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah dalam setahun.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai evaluasi iuran perlu dilakukan secara berkala. Ia menyebut, penyesuaian idealnya dilakukan setiap lima tahun guna menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional.

Tak Berlaku untuk Masyarakat Miskin

Pemerintah memastikan rencana kenaikan iuran tidak akan membebani masyarakat miskin. Kelompok ini tetap ditanggung melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Artinya, kenaikan iuran lebih berpotensi menyasar peserta mandiri dari kalangan menengah ke atas.

Menunggu Ekonomi Tumbuh di Atas 6 Persen

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

Pemerintah masih menunggu pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Kenaikan iuran baru akan dipertimbangkan jika pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus angka di atas 6 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat sudah cukup kuat untuk menanggung penyesuaian iuran.

Hingga saat ini, besaran iuran masih mengacu pada regulasi yang berlaku sejak 2022, dengan rincian:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

  • Iuran: Ditanggung penuh oleh pemerintah

2. Pekerja Penerima Upah (PPU)

  • Total iuran: 5% dari gaji
    • 4% dibayar pemberi kerja
    • 1% dibayar pekerja

3. Peserta Mandiri (PBPU / Non-Pekerja)

  • Kelas III: Rp42.000/bulan
  • Kelas II: Rp100.000/bulan
  • Kelas I: Rp150.000/bulan

Tambahan anggota keluarga di luar tanggungan utama juga dikenakan iuran tersendiri berdasarkan persentase penghasilan.

Aturan Pembayaran dan Sanksi Terbaru

  • Batas pembayaran: Setiap tanggal 10 tiap bulan
  • Mulai Juli 2026:
    • Tidak ada denda keterlambatan pembayaran
    • Namun, sanksi tetap berlaku jika:
      • Kepesertaan diaktifkan kembali
      • Dalam 45 hari langsung digunakan untuk rawat inap

Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih dalam tahap kajian dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi nasional.

Dengan defisit JKN yang masih membayangi, penyesuaian iuran dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan di Indonesia,tanpa mengorbankan perlindungan bagi masyarakat miskin. (*)