JAKARTA,Suara Independent.Com– Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kompleks gudang Perum Bulog di Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk memastikan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi aman.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Sidak dilakukan guna melihat langsung kondisi stok beras di lapangan, tidak hanya berdasarkan laporan administratif.
“Presiden ingin memastikan secara langsung bahwa stok beras benar-benar tersedia, aman, dan siap disalurkan kepada masyarakat apabila dibutuhkan,” ujar Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas cadangan beras di tengah dinamika global, termasuk tekanan krisis energi dan ketidakpastian ekonomi.
Dalam peninjauan itu, rombongan mendapati gudang berkapasitas 7.000 ton dalam kondisi terisi penuh. Hal ini dinilai mencerminkan kesiapan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Sudaryono menambahkan, sidak dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya agar pemerintah memperoleh gambaran riil kondisi di lapangan.
Dari sisi produksi, kinerja beras nasional juga menunjukkan tren positif. Pada 2025, produksi beras tercatat meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah hingga April 2026 mencapai sekitar 4,8 juta ton dan ditargetkan mendekati 5 juta ton—menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah.
Selain itu, total stok beras nasional diperkirakan mencapai sekitar 28 juta ton, yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.
Pemerintah juga terus memperkuat peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga, baik di tingkat petani maupun konsumen. Salah satunya melalui penugasan penyerapan gabah sebesar 4 juta ton setara beras sepanjang 2026, meningkat dari target tahun sebelumnya sebesar 3 juta ton.
Menurut Sudaryono, Bulog memiliki peran strategis sebagai penyangga harga dalam sistem pangan nasional, dengan kontribusi penyerapan sekitar 10 hingga 15 persen dari total produksi beras nasional.
“Stabilitas harga dijaga melalui kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat petani dan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen,” ujarnya.(Syam)
Tinggalkan Balasan