SUNGAI PENUH SUARA INDEPENDENT.COM – Program unggulan Pemerintah Kota Sungai Penuh, Satu Rumah Satu Sarjana, yang digadang-gadang sebagai jalan keluar kemiskinan melalui pendidikan, kini berada di bawah sorotan tajam publik. Program yang semestinya menjadi harapan terakhir keluarga miskin itu justru diduga berubah arah, meninggalkan anak-anak tak mampu dan memberi ruang bagi kepentingan oknum tertentu.
Hasil penelusuran Media in menemukan fakta mencengangkan, sejumlah mahasiswa dari keluarga miskin yang sebelumnya telah dinyatakan layak dan menerima bantuan, mendadak dicoret dari daftar penerima. Ironisnya, posisi mereka diduga digantikan oleh anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi jauh lebih mapan.
Akibat pencoretan sepihak tersebut, beberapa mahasiswa terpaksa putus kuliah, karena biaya pendidikan yang sebelumnya ditanggung pemerintah tiba-tiba dihentikan tanpa kejelasan.
Anak Yatim Tersingkir dari Hak Pendidikan
Kasus paling memprihatinkan ditemukan di Kecamatan Tanah Kampung. Beberapa anak yatim dari keluarga tidak mampu yang sebelumnya menjadi penerima manfaat, tidak lagi mendapatkan pembiayaan pada tahun anggaran 2024.
Mereka di antaranya Indah dari Desa Sembilan, Sania dari Desa Koto Tengah, serta satu anak yatim lainnya dari Desa Mekar Jaya. Padahal, ketiganya telah melalui proses verifikasi dan bahkan sempat dibiayai penuh melalui program Satu Rumah Satu Sarjana.
“Tanpa bantuan itu, mereka tidak punya pilihan lain selain berhenti kuliah,” ungkap sumber keluarga dengan nada pilu.
TKSK: Usulan Sesuai Fakta Lapangan
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tanah Kampung, Wirdizal, menegaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan penerima bantuan berdasarkan kondisi ekonomi riil di lapangan.
“Kami turun langsung. Ketiga anak itu benar-benar dari keluarga tidak mampu dan sangat layak. Bahkan Indah pernah dijadikan contoh oleh Wali Kota Ahmadi Zubir saat peluncuran awal program,” tegas Wirdizal.
Namun anehnya, pada tahun anggaran berikutnya, nama-nama tersebut tidak lagi diakomodir, tanpa penjelasan resmi yang jelas.
Dinsos Lepas Tangan, Pendidikan Jadi Penentu
Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, Ustan, menyatakan bahwa kewenangan Dinsos hanya sebatas memberikan data dan rekomendasi.
“Kami hanya memverifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Soal penetapan penerima, itu sepenuhnya kewenangan Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Dinilai Tidak Konsisten
Di sisi lain, Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Roli Darsa, menyebut adanya perbedaan basis data penerima.
“Tahun 2025 menggunakan data SIL, sedangkan sebelumnya menggunakan data TKSK,” katanya singkat.
Namun ketika dikonfirmasi mengapa pada tahun 2023—dengan sistem yang sama—ketiga anak tersebut menerima bantuan, sementara pada 2024 justru dicoret, tidak ada jawaban tegas yang mampu menjelaskan inkonsistensi tersebut.
Dugaan Keterlibatan DPRD Menguat
Investigasi wartasatu.info mengungkap dugaan yang lebih serius. Sejumlah sumber internal Dinas Pendidikan, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kota Sungai Penuh dalam penentuan penerima program.
Menurut sumber tersebut, setiap anggota dewan diduga meminta “jatah” dua penerima program. Dampaknya, anggaran bantuan per mahasiswa yang semula Rp7 juta diduga dipangkas menjadi Rp5 juta.
“Selisih Rp2 juta itu dialihkan untuk membiayai anak-anak titipan,” ungkap sumber dengan nada prihatin.
Informasi ini diperkuat oleh Wirdizal, yang menyebut bahwa penerima titipan tersebut tidak melalui mekanisme survei TKSK dan sebagian besar berasal dari keluarga yang tergolong mampu.
LSM: Ini Pengkhianatan terhadap Rakyat Miskin
Ketua LSM Semut Merah, Aldi, mengecam keras dugaan praktik tersebut. Ia menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi kejahatan moral. Pendidikan adalah hak orang miskin, bukan alat barter kepentingan,” tegasnya.
Aldi mendesak aparat penegak hukum, inspektorat, dan lembaga pengawas untuk segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan program Satu Rumah Satu Sarjana.
“Jika dibiarkan, yang dikorbankan bukan hanya anak-anak miskin hari ini, tapi masa depan Kota Sungai Penuh,” pungkasnya.
Penulis : Edi Pengasai
Tinggalkan Balasan