KERINCI Media Sindent – Suasana Kabupaten Kerinci memanas! LSM Gerakan Eskort Reintegrasi Aparatur dan Masyarakat (GERAM) bersama GP2AM mendobrak Kantor Bupati dan DPRD Kerinci, Rabu ( 13/8/2025 ) membawa tuntutan besar bongkar dugaan skandal penyaluran gas LPG 3 Kg bersubsidi yang disebut merugikan rakyat hingga Rp 119,6 miliar dalam empat tahun terakhir.
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan terhadap kinerja salah satu OPD Pemkab Kerinci, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), yang dituding lalai mengawasi 454 pangkalan di bawah tiga agen resmi penyalur gas. Berdasarkan temuan investigasi, permainan harga dan distribusi diduga berlangsung sejak 2021 hingga sekarang, dengan kerugian mencapai Rp 2,49 miliar per bulan.
Ketua DPD LSM GERAM, Hendri Wijaya, menyesalkan pernyataan Kabid Perdagangan Disperindag Kerinci, Ziko Fernandes, yang justru melempar tanggung jawab pengawasan ke ESDM Provinsi Jambi.
“Ini masalah serius. Masyarakat miskin dan yang berhak menerima gas bersubsidi jadi korban, tapi tidak ada langkah tegas dari Disperindag,” tegas Hendri.
Dalam hearing di ruang Asisten II, yang dihadiri Edmir (Asisten II), Kadis Disperindag Yoddizal Ali, Kabid Perdagangan Ziko Fernandes, perwakilan Kesbangpol, intel Polres, intel Kodim, dan Tim LSM GERAM, suasana sempat memanas. Ziko dinilai tidak memahami substansi Permen ESDM No. 38 Tahun 2023 tentang penyaluran gas 3 Kg, apalagi memberikan solusi.
Investigasi LSM GERAM-GP2AM menemukan harga gas 3 Kg di lapangan melambung menjadi Rp 25.000 Rp 27.000 per tabun jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 20.000 yang ditetapkan Gubernur Jambi lewat Keputusan Nomor 241/Kep.Gub/Setda.Prkm.2.3/2021. Fakta ini dibenarkan langsung oleh Ketua DPRD Kerinci, Irwandri.
DPRD Kerinci Turun Tangan
Aksi berlanjut ke Kantor DPRD Kerinci, di mana Ketua DPRD Irwandri menyatakan dukungan penuh.
“Kami apresiasi langkah LSM GERAM. Persoalan ini harus dituntaskan. Bahkan DPRD saja diabaikan Disperindag tiga kali undangan hearing, Kadis tak pernah hadir, selalu diwakili Kabid,” ungkapnya.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi Pemkab Kerinci. Publik kini menunggu, apakah dugaan skandal gas ratusan miliar ini akan diusut tuntas, atau kembali terkubur dalam meja birokrasi.
Tinggalkan Balasan