Jambi Media Sindent – Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Analisis Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial di Provinsi Jambi. Kegiatan strategis yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ini berlangsung di Aston Jambi Hotel & Conference Center, Kamis (21/8/2025).
Rakor dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Staf Khusus Menko Polhukam, Dr. Marcelino Rumambi Pandin, S.T., M.Phil., Ph.D., Kabid Penanganan Keamanan & Transportasi Kemenko Polhukam Kombes Ferio Sano Ginting, Kabid Penanganan Konflik & Kontijensi Kolonel Inf. Nyoman Sukasana, Asstama Ops Polri Kombes Pol Yudo Nugroho, S.I.K., Wadir Intelkam Polda Jambi AKBP S. Bagus Santoso, S.I.K., M.H., serta Kabag Bin Ops Roops Polda Jambi AKBP Heru Widayat, S.H., M.H. Selain itu, Gubernur Jambi Al Haris beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga hadir.
Dalam sambutannya, Wabup Kerinci Murison menegaskan bahwa kehadirannya merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mendukung upaya bersama menjaga keamanan, stabilitas, serta kondusifitas wilayah.
“Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci penting dalam mencegah serta menangani potensi konflik sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menko Polhukam, Dr. Marcelino Rumambi Pandin, menekankan pentingnya deteksi dini dan langkah antisipatif sebelum konflik meluas.
“Segera lakukan deteksi dan pencegahan dini sebelum konflik semakin membesar. Intensifkan komunikasi di lapangan agar tidak meluas,” tegasnya.
Marcelino juga mengingatkan agar penanganan konflik mengedepankan empati dan pendekatan sosial berbasis kekeluargaan. Ia menekankan, jika konflik dibiarkan, maka dampaknya tidak hanya merusak stabilitas sosial, tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
“Berdasarkan penelitian, jika konflik dibiarkan, maka pemulihannya bisa membutuhkan biaya hingga 73 kali lipat, dan bahkan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi lokal hingga minus 1,8 persen,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 242 titik sebaran konflik di Provinsi Jambi, mulai dari konflik agraria masyarakat dengan perusahaan, sengketa batas wilayah antardesa, hingga konflik sumber daya alam seperti penambangan emas dan minyak ilegal.
“Untuk menuntaskan konflik perlu ada komitmen bersama. Jangan ada konflik yang dibiarkan berlarut, karena akan menimbulkan dampak berkepanjangan,” tegasnya.
Melalui rakor ini, pemerintah berharap terbangun kesepahaman dan koordinasi yang lebih kuat di antara seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya jelas: menjaga situasi aman, damai, dan kondusif di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Kerinci.
Tinggalkan Balasan