Kerinci, 23 Juni 2025 – Pemerintah Kabupaten Kerinci terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan mutu layanan publik. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Publik 2025, yang secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, Zainal Efendi, S.P., M.Si, di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Senin (23/6/2025).
Rakor ini dihadiri oleh jajaran pejabat lintas sektor, mulai dari Asisten Administrasi Umum Mahyudi, S.H., Kepala Keasistenan Mal Pelayanan Publik Ombudsman Provinsi Jambi Abdurrohim, S.H., para kepala OPD, camat, kepala puskesmas, hingga kepala desa se-Kabupaten Kerinci.
Dalam laporannya, Kepala Bagian Organisasi Setda Kerinci Herlinda menjelaskan bahwa Rakor ini merupakan implementasi dari amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan unit kerja dalam menyukseskan agenda reformasi birokrasi dan pelayanan berkualitas.
“Indeks pelayanan publik Kerinci menunjukkan tren yang sangat positif. Dari nilai 1,12 (kategori E) pada 2023, melonjak menjadi 3,66 (kategori B) di tahun 2024. Ini capaian luar biasa yang menunjukkan keseriusan kita semua. Tahun 2025 harus lebih baik lagi,” tegas Herlinda.
Dalam sambutannya, Sekda Zainal Efendi menegaskan bahwa kunci utama untuk melompati tantangan birokrasi adalah dengan transformasi digital.
“Pelayanan publik kini tak bisa lagi mengandalkan cara lama. Digitalisasi adalah keniscayaan. Dengan lebih dari 78% penduduk Kerinci sudah terhubung dengan teknologi informasi, kita punya modal besar untuk bergerak lebih cepat dan efisien,” ujarnya.
Zainal menyebut sejumlah inisiatif yang sedang dijalankan, seperti program PATEN Plus, Bunga Desa, hingga pengembangan Desa Digital, sebagai langkah konkret menuju birokrasi yang modern dan pro-rakyat.
“Digitalisasi bukan hanya soal perangkat, tetapi juga soal mindset, komitmen, dan keberanian untuk berubah demi masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya strategi pelayanan publik yang mempertimbangkan kondisi geografis Kerinci yang unik, agar semua warga – tanpa terkecuali – bisa merasakan layanan pemerintah secara merata dan bermutu.
Setelah pembukaan, Rakor dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pemaparan materi dari narasumber Ombudsman RI Perwakilan Jambi. Sesi ini menjadi ajang penting untuk menyamakan persepsi, merumuskan solusi, dan memperkuat pemahaman seluruh peserta dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang berintegritas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Tinggalkan Balasan