👁️ Dilihat: 51 kali

Jakarta, MSNC – Suara toa memecah keheningan pagi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2025). Di tengah terik matahari, puluhan massa berdiri di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membentangkan spanduk, poster, dan bendera. Mereka datang dari Kerinci, membawa satu misi : meminta KPK turun tangan mengusut tuntas dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp5,4 miliar yang menyeret nama anggota legislatif daerah.

Di tengah kerumunan, terpampang spanduk paling mencolok : foto Ketua DPRD Kerinci Irwandri dan Wakil Ketua DPRD Boy Edwar, Muksin Zakaria. Spanduk itu bukan sekadar alat peraga. Bagi massa, inilah simbol kemarahan rakyat. “Ini poster buron moral. Mereka bukan kriminal yang lari ke hutan, tapi moralnya yang kabur!” teriak salah satu orator, disambut sorak sorai demonstran.

Di hadapan gedung KPK poster bertuliskan: “Tangkap dan Periksa ” Wajahnya terlihat tegas, meski keringat membasahi dahi. “Kami jauh-jauh datang dari Kerinci karena muak. Jalanan di kampung kami gelap, tapi uang proyek lampu malah masuk kantong dewan,” ujarnya lirih.

Empat Tuntutan untuk KPK

Dalam aksi yang berlangsung hampir dua jam itu, massa menyampaikan empat tuntutan utama kepada KPK:

  1. Mengusut tuntas keterlibatan anggota DPRD , Massa mendesak KPK menindaklanjuti dugaan keterlibatan 10 anggota DPRD Kerinci dan DPRD Provinsi Jambi yang disebut-sebut ikut bermain dalam proyek PJU.

  2. Memanggil dan memeriksa seluruh pihak tanpa tebang pilih,  Mereka menuntut agar pimpinan DPRD dan anggota Badan Anggaran yang diduga ikut menerima aliran dana juga diseret ke meja hijau.

  3. Menolak impunitas dan perlindungan politik , “Jangan biarkan pelaku korupsi berlindung di balik jubah legislatif!” teriak seorang orator dari atas mobil komando, kalimat yang langsung disambut tepukan dan sorakan massa.

  4. Mengultimatum KPK untuk bertindak , Jika tuntutan ini diabaikan, massa mengancam akan kembali dengan jumlah yang lebih besar.

Koordinator aksi, yang mengenakan kaos bertuliskan “Anti Korupsi, Harga Mati!”, menyatakan langkah ini terpaksa diambil karena proses hukum di tingkat daerah terlalu lamban. “Selama ini, yang ditangkap baru pelaksana di lapangan. Aktor intelektualnya masih bebas, sementara rakyat menunggu keadilan,” ujarnya lantang.

Kasus dugaan korupsi ini berawal dari 41 paket pekerjaan PJU yang tersebar di ratusan titik di Kabupaten Kerinci, Jambi. Proyek dengan nilai mencapai Rp5,4 miliar dari APBD 2023 ini semula diharapkan dapat menerangi jalan-jalan gelap di desa-desa.

Namun, harapan itu buyar ketika terkuak indikasi mark-up anggaran dan pengadaan fiktif. Hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan sembilan tersangka. Mereka kini ditahan di Rutan Sungai Penuh.

Yang membuat publik geram, nama-nama besar di DPRD Kerinci dan DPRD Provinsi Jambi ikut disebut dalam penyelidikan, namun belum tersentuh hukum. Beberapa di antaranya duduk di Badan Anggaran (Banggar), lembaga strategis yang mengatur alokasi proyek.

“Kalau ini dibiarkan, korupsi akan terus terjadi. Jangan sampai uang rakyat hanya jadi lampu di kantong pejabat, bukan di jalan desa,” kata salah satu aktivis mahasiswa yang ikut aksi.

Aksi di KPK ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Simbol-simbol protes yang ditampilkan massa sarat pesan moral. Poster-poster bergambar anggota DPRD yang dicoret merah, spanduk bertuliskan “Hukum Jangan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas”, dan nyanyian sindiran politik menggema di halaman KPK.

Seorang mahasiswa membacakan puisi berjudul “Lampu Jalan yang Padam”, menceritakan tentang uang rakyat yang raib, desa yang tetap gelap, dan keadilan yang entah kapan datang. “Ini bukan hanya soal uang, ini soal pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” ujarnya.

Meski sembilan tersangka telah ditahan, publik menilai kasus ini belum menyentuh akar masalah. Ketidakjelasan status hukum pimpinan DPRD memicu pertanyaan: apakah penegakan hukum bisa berjalan tanpa pandang bulu?

Koordinator aksi menegaskan, ini baru awal. “Hari ini kami di sini, besok bisa lebih banyak lagi. Jika KPK tidak turun tangan, kami siap datang dengan ribuan massa. Ini bukan hanya soal Kerinci, tapi soal harga diri rakyat yang dikhianati,” katanya.

Aksi kemudian ditutup dengan doa bersama dan janji untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Massa perlahan membubarkan diri, namun meninggalkan pesan kuat bagi KPK: publik menunggu bukti bahwa hukum benar-benar bisa adil, dari kampung hingga ibu kota.