JAMBI, Suara Independent.com ā Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si., menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman tentang sinergi pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Rabu (14/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemerintah guna meningkatkan perlindungan HAM serta mencegah tindak pidana perdagangan orang.
Penandatanganan nota kesepahaman itu disaksikan langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, S.I.P., dan Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan kuliah umum mengenai penguatan kapasitas HAM bagi mahasiswa UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
Kehadiran Wabup Murison merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap upaya memperkuat sinergi lintas pemerintahan dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di tengah masyarakat.
Murison menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan sinergi antarlembaga dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan nilai-nilai HAM diterapkan dalam kebijakan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
āPerlindungan HAM bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan, pelayanan publik, dan tindakan nyata yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,ā ujarnya.
Ia menegaskan, pencegahan dan penanganan TPPO juga membutuhkan perhatian serius serta kerja sama berbagai pihak. Melalui koordinasi yang kuat, upaya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan, diharapkan dapat semakin ditingkatkan.
Selain memperkuat kerja sama antarpemerintah, kegiatan tersebut turut menekankan pentingnya peningkatan pemahaman HAM di kalangan generasi muda. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak setiap orang.
Pemerintah Kabupaten Kerinci mendukung penguatan kolaborasi tersebut sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, nilai kemanusiaan, serta perlindungan hak-hak masyarakat.
Melalui sinergi yang berkelanjutan, diharapkan pemajuan dan penegakan HAM serta pencegahan TPPO dapat berjalan lebih efektif, sehingga tercipta masyarakat yang aman, adil, dan menjunjung tinggi martabat manusia.
Sumber : KiminfoĀ
Editor : Yuni MarianaĀ
Tinggalkan Balasan