šŸ‘ļø Dilihat: 52 kali

KERINCI, MSNC ā€“ Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan seruan efisiensi anggaran bergema di seluruh negeri, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kerinci justru menyita perhatian publik dengan alokasi anggaran yang mencengangkan.

Tak tanggung-tanggung, total anggaran yang digelontorkan untuk perjalanan dinas dan honorarium di lembaga ini tembus lebih dari Rp1,1 miliar. Sebuah angka yang mengundang tanda tanya besar benarkah sebesar itu urgensinya?

Berdasarkan informasi yang dihimpun Wartawan, berikut rincian anggaran UKPBJ yang menimbulkan kegaduhan:

Ā Perjalanan Dinas Biasa (3 pos anggaran):

  • Rp265.035.000

  • Rp268.670.000

  • Rp247.445.000

Ā Perjalanan Dinas Dalam Kota (2 pos anggaran):

  • Rp37.000.000

  • Rp30.000.000

Ā Honorarium (2 pos anggaran):

  • Rp284.500.000

  • Rp30.000.000

Total keseluruhan: Rp1.162.650.000

Angka tersebut sontak mengejutkan masyarakat, terutama di tengah kondisi sebagian desa yang masih kekurangan akses kesehatan dan infrastruktur dasar. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kegelisahan dan keprihatinannya.

ā€œBupati Monadi harus turun tangan. Ini anggaran sangat besar, tidak masuk akal, dan rawan disalahgunakan. Jangan sampai rakyat berteriak karena anggaran habis untuk hal yang tidak menyentuh kehidupan mereka,ā€ ujarnya dengan nada getir.

Warga tersebut bahkan menilai anggaran tersebut lebih layak diarahkan ke program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti:

  • Perbaikan jalan dan jembatan desa

  • Fasilitas kesehatan

  • Bantuan sosial untuk warga miskin

  • Beasiswa pelajar dari keluarga tak mampu

ā€œUang sebanyak ini bisa menyelamatkan banyak nyawa jika digunakan untuk kesehatan, atau membuka masa depan anak-anak jika digunakan untuk pendidikan. Tapi sekarang, malah habis untuk perjalanan dinas dan honor pegawai,ā€ tambahnya.

Di tengah desakan publik agar Pemerintah Kabupaten Kerinci mengedepankan transparansi dan prioritas berbasis kebutuhan rakyat, alokasi anggaran sebesar itu untuk birokrasi justru mencederai rasa keadilan sosial.

Situasi ini memicu satu pertanyaan besar: Di mana keberpihakan anggaran daerah? Untuk rakyat atau untuk ruangan rapat dan hotel berbintang?

Kini, sorotan publik tertuju kepada Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si. Apakah ia akan mendengar jeritan hati rakyatnya? Apakah evaluasi anggaran akan segera dilakukan? Atau, seperti sebelumnya, masyarakat hanya akan disuguhi janji manis dan senyuman birokrasi?

MSNC akan terus mengikuti dan mengawal perkembangan kasus ini. Karena sejatinya, anggaran daerah bukanlah milik segelintir orangā€”melainkan milik seluruh rakyat Kabupaten Kerinci.

( Edi Tanjung )