SUNGAI PENUH, Suara Independent.com — Setelah keberadaan material kayu, besi, dan seng bekas pembongkaran eks Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sungai Penuh menjadi sorotan, kini muncul pertanyaan lain terkait legalitas status tanah yang disebut diperuntukkan bagi pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Kerinci di Jalan Imam Bonjol, Kota Sungai Penuh.
Perhatian publik kini tertuju pada kejelasan status kepemilikan lahan, dasar hukum pemberian hibah, serta sejauh mana tahapan administrasi pemindahtanganan aset milik Pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut telah dilaksanakan.
Persoalan ini penting mendapat penjelasan terbuka agar masyarakat mengetahui apakah proses hibah tanah masih dalam tahap usulan, telah memperoleh persetujuan dari pejabat berwenang, atau sudah diselesaikan melalui dokumen resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kota Sungai Penuh, khususnya Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah, diharapkan memberikan klarifikasi berdasarkan data dan dokumen administrasi yang tersedia.
Legalitas dan Dokumen Hibah Perlu Diperjelas
Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab, mulai dari status tanah dalam daftar inventaris barang milik daerah, luas dan nilai aset, bukti kepemilikan, hingga dasar pertimbangan penetapan lahan tersebut sebagai objek hibah.
Selain itu, perlu diketahui apakah usulan hibah telah melalui tahapan pembahasan dan memperoleh persetujuan sesuai kewenangan, serta apakah dokumen serah terima dan administrasi peralihan hak atas tanah telah diselesaikan.
Kejelasan ini diperlukan untuk membedakan antara rencana pemberian hibah, proses administrasi yang sedang berjalan, dan hibah yang telah resmi diselesaikan.
Dengan demikian, informasi mengenai status tanah tidak hanya bersandar pada peruntukan lahan untuk pembangunan kantor imigrasi, tetapi juga didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mekanisme Hibah Harus Sesuai Ketentuan
Pengelolaan barang milik daerah, termasuk pemindahtanganan aset berupa tanah, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta perubahannya.
Pelaksanaan hibah perlu memperhatikan status kepemilikan, kewenangan pejabat pemberi hibah, persyaratan administratif, serta mekanisme persetujuan yang berlaku.
Ketentuan mengenai persetujuan DPRD juga perlu diperiksa berdasarkan jenis dan status pemindahtanganan aset serta aturan yang berlaku terhadap objek hibah tersebut. Karena itu, status persetujuan tidak dapat dipastikan tanpa memeriksa dokumen dan mekanisme yang digunakan.
Demikian pula, apabila hibah telah diselesaikan, proses administrasi pertanahan dan pencatatan aset perlu ditelusuri untuk memastikan peralihan hak dilakukan sesuai ketentuan.
Bakeuda Diminta Menjelaskan Perkembangan Proses Hibah
Untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat, Bakeuda Kota Sungai Penuh diharapkan menyampaikan informasi mengenai beberapa hal berikut:
- Status tanah dalam daftar inventaris barang milik daerah.
- Luas, nilai aset, serta dokumen bukti kepemilikan tanah.
- Dasar pertimbangan dan peruntukan pemberian hibah.
- Tahapan usulan, pembahasan, dan persetujuan oleh pejabat yang berwenang.
- Status dokumen hibah, berita acara serah terima, serta administrasi peralihan hak apabila proses telah selesai.
Penjelasan tersebut penting agar publik dapat mengetahui perkembangan proses hibah secara utuh, sekaligus memastikan pengelolaan aset daerah berlangsung transparan dan akuntabel.
Apabila prosesnya masih berjalan, pemerintah daerah diharapkan menjelaskan tahapan yang telah dilalui serta persyaratan yang masih harus dipenuhi. Sementara jika hibah telah selesai, dokumen pendukung dapat menjadi dasar untuk menjelaskan status akhir aset tersebut.
Publik Menunggu Klarifikasi Resmi
Sorotan terhadap material bekas pembongkaran dan pertanyaan mengenai status hibah tanah merupakan dua persoalan yang perlu dijelaskan berdasarkan data masing-masing. Keberadaan material bangunan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya persoalan dalam proses hibah tanah, begitu pula pertanyaan mengenai legalitas lahan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan terjadinya pelanggaran.
Hingga berita ini disusun, naskah ini belum memuat keterangan resmi mengenai status akhir hibah tanah tersebut. Konfirmasi kepada Bakeuda, Pemerintah Kota Sungai Penuh, serta instansi terkait lainnya diperlukan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan berimbang.
Masyarakat kini menunggu penjelasan yang jelas: apakah hibah tanah eks Kantor Dinkes Kota Sungai Penuh untuk pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Kerinci telah resmi diselesaikan, atau masih dalam proses administrasi?
Keterbukaan informasi diharapkan dapat menjawab pertanyaan publik sekaligus memperjelas status aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Suara Independent.com membuka ruang bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh, Bakeuda, dan pihak terkait untuk memberikan klarifikasi serta hak jawab guna melengkapi pemberitaan ini.
Penulis : Edi T
Editor : Edi T
Tinggalkan Balasan