JAKARTA Suara Independent.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.
Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup, sementara pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang dipertahankan paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menjelaskan, saat pemerintah membentuk Danantara, ditemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu perusahaan. Jumlah tersebut dinilai terlalu besar, terutama karena terdapat banyak perusahaan yang tidak produktif serta struktur direksi dan komisaris yang terlalu berlapis.
“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujar Prabowo.
Atas kondisi tersebut, pemerintah melakukan perampingan dengan mempertahankan perusahaan negara yang dinilai produktif dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
“Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegasnya.
Presiden menyebut restrukturisasi tersebut sebagai salah satu langkah korporasi berskala sangat besar. Dari perampingan tersebut, pemerintah mengklaim telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun setiap tahun.
Penghematan itu, kata Prabowo, tidak lagi digunakan untuk membiayai struktur perusahaan yang dianggap tidak produktif, melainkan dialihkan untuk investasi, industrialisasi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” katanya.
Prabowo juga memaparkan dampak restrukturisasi terhadap kinerja sejumlah perusahaan negara. Dalam enam bulan pertama 2026, beberapa BUMN mencatatkan pertumbuhan laba bersih, antara lain PT Semen Indonesia sebesar 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.
Sementara itu, laba BUMN pada 2025 disebut mencapai Rp326 triliun, meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun.
Dividen BUMN yang disetorkan kepada negara pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun, atau meningkat 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika dihitung secara neto setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025 atau naik sekitar 160 persen. Untuk 2026, dividen BUMN diproyeksikan mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.
Presiden menegaskan, peningkatan kinerja BUMN tidak hanya diarahkan untuk mengejar keuntungan, tetapi juga mempercepat industrialisasi dan hilirisasi nasional.
Melalui Danantara, pemerintah telah melakukan groundbreaking sejumlah proyek hilirisasi, termasuk pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, hingga proyek waste to energy.
Proyek tersebut diharapkan dapat menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Selain restrukturisasi BUMN, Prabowo menyampaikan pemerintah juga mulai mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Sejak beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI disebut telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis dalam kurun waktu dua bulan 13 hari.
“Lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan USD5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor,” ujar Prabowo.
Pengawasan DSI selanjutnya akan diperluas hingga mencakup 50 pelabuhan di 25 provinsi, sebelum diperluas ke seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia.
Prabowo menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kekayaan dan sumber daya Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegasnya.
Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Tinggalkan Balasan