JAKARTA SUARA INDEPENDENT.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut keberadaan serta aktivitas 1.000 tambang timah ilegal yang disebut telah ditutup pemerintah di wilayah Bangka Belitung.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, serta DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan, pemerintah telah melakukan penutupan terhadap sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Namun, ia menilai keberadaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut tetap perlu diusut secara menyeluruh.
“Akhir tahun lalu kita tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri usut,” kata Prabowo.
Presiden mengaku mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan ilegal dalam jumlah besar tersebut dapat berlangsung tanpa diketahui aparat yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penertiban.
Prabowo bahkan meminta jajaran TNI dan Polri untuk tidak membiarkan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum di lapangan.
“Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan Polri nggak tahu. Kapolri dan Panglima, usut!” tegasnya.
Menurut Prabowo, pemberian jabatan dan pangkat kepada aparat negara harus diikuti dengan tanggung jawab untuk menjalankan tugas, termasuk melakukan penertiban apabila terdapat pelanggaran.
“Untuk apa negara kasih pangkat kalau mereka, kalau tidak bisa tertibkan. Saya bicara atas nama rakyat, ini wakil-wakil rakyat di sini,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian seorang pemimpin dalam menegakkan aturan, termasuk terhadap bawahannya sendiri.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani tertibkan anak buahnya,” kata Prabowo.
Penertiban tambang timah ilegal di Bangka Belitung menjadi perhatian pemerintah karena aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara sekaligus berdampak terhadap tata kelola sumber daya alam.
Dengan instruksi tersebut, Prabowo meminta TNI dan Polri melakukan pengusutan untuk mengetahui bagaimana aktivitas tambang ilegal tersebut dapat berlangsung serta memastikan adanya pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum. (Ed#)
Tinggalkan Balasan