Kurikulum Merdeka di SD: Membebaskan, Bukan Membiarkan

Kurikulum Merdeka di SD: Membebaskan, Bukan Membiarkan

Penulis: Ahmad Ilham Asmaryadi
Dosen PGSD Universitas Dharmas Indonesia

Kurikulum Merdeka hadir sebagai salah satu ikhtiar besar untuk memperbaiki wajah pendidikan dasar di Indonesia.

Di tingkat sekolah dasar, kurikulum ini membawa semangat yang menarik: pembelajaran tidak lagi sekadar mengejar ketuntasan materi, tetapi diarahkan untuk membangun kompetensi, karakter, kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik.

Gagasan ini tentu patut diapresiasi, sebab anak-anak SD bukanlah “wadah kosong” yang hanya perlu diisi dengan hafalan, melainkan pribadi yang sedang tumbuh dengan rasa ingin tahu, imajinasi, emosi, dan potensi yang beragam.

Namun, pertanyaan pentingnya adalah: apakah Kurikulum Merdeka benar-benar sudah dipahami sebagai jalan untuk memerdekakan proses belajar? Atau justru hanya berubah menjadi istilah baru dalam administrasi pendidikan?

Pertanyaan ini penting karena keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh dokumen kurikulum, modul ajar, atau platform digital yang disediakan pemerintah.

Keberhasilannya sangat bergantung pada cara guru memahami hakikat belajar anak.

Jika guru masih mengajar dengan pola lama, yakni ceramah panjang, tugas seragam, dan penilaian yang hanya menekankan angka, maka Kurikulum Merdeka hanya akan menjadi “baju baru” dari praktik lama.

Di sekolah dasar, merdeka belajar seharusnya dimaknai sebagai upaya memberi ruang kepada anak untuk belajar sesuai tahap perkembangannya.

Anak SD membutuhkan pembelajaran yang konkret, dekat dengan kehidupan sehari-hari, penuh aktivitas, dan memberi kesempatan untuk bertanya.

Mereka belajar bukan hanya dari buku, tetapi juga dari pengalaman, permainan, lingkungan, percakapan, dan interaksi sosial.

Karena itu, Kurikulum Merdeka memberi peluang besar bagi guru untuk merancang pembelajaran yang lebih hidup.

Misalnya, ketika belajar tentang lingkungan, siswa tidak harus selalu duduk diam membaca teks di kelas.

Guru dapat mengajak mereka mengamati halaman sekolah, mencatat jenis tanaman, mendiskusikan sampah plastik, lalu membuat proyek sederhana tentang kebersihan lingkungan.

Dari kegiatan seperti ini, anak tidak hanya belajar IPA, tetapi juga bahasa, matematika, seni, kerja sama, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

Inilah kekuatan pembelajaran yang bermakna.

Kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi.

Artinya, guru perlu menyadari bahwa setiap anak memiliki kemampuan, minat, latar belakang, dan kecepatan belajar yang berbeda.

Di sinilah tantangan terbesar muncul. Selama ini, banyak praktik pembelajaran di SD masih memperlakukan semua anak dengan cara yang sama.

Anak yang cepat memahami materi diberi tugas yang sama dengan anak yang masih membutuhkan bimbingan.

Akibatnya, sebagian anak merasa bosan, sementara sebagian lainnya merasa tertinggal.

Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru harus membuat tiga puluh rencana pembelajaran untuk tiga puluh siswa.

Makna yang lebih sederhana adalah guru mau mengenali kondisi murid, memberi variasi kegiatan, menyediakan pilihan cara belajar, dan tidak tergesa-gesa menilai anak hanya dari satu bentuk tes.

Guru dapat menggunakan gambar, cerita, praktik langsung, diskusi kelompok, permainan edukatif, atau proyek sederhana agar anak memiliki banyak jalan untuk memahami materi.

Di sisi lain, Kurikulum Merdeka juga mengingatkan kita bahwa pendidikan dasar bukan hanya urusan akademik.

Sekolah dasar adalah fondasi pembentukan karakter.

Melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, sekolah diberi ruang untuk menanamkan nilai beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Nilai-nilai ini sangat penting karena kecerdasan tanpa karakter dapat melahirkan generasi yang pandai, tetapi miskin kepedulian.

Meski demikian, pelaksanaan projek tidak boleh terjebak menjadi kegiatan seremonial. Projek bukan sekadar membuat poster, menempel gambar di dinding, atau mengadakan acara satu hari lalu selesai.

Projek harus menjadi pengalaman belajar yang membuat anak berpikir, bekerja sama, menyelesaikan masalah, dan merefleksikan tindakannya.

Jika projek hanya menjadi pajangan administrasi, maka esensi Kurikulum Merdeka akan hilang.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah beban guru.

Kita sering berbicara tentang guru sebagai ujung tombak pendidikan, tetapi kadang lupa bahwa ujung tombak itu juga bisa tumpul jika terlalu banyak dibebani administrasi.

Guru SD harus mengajar banyak mata pelajaran, memahami karakter anak, berkomunikasi dengan orang tua, menyusun perangkat ajar, melakukan asesmen, dan mengikuti berbagai perubahan kebijakan.

Jika tidak didampingi dengan baik, Kurikulum Merdeka dapat terasa sebagai tambahan beban, bukan ruang pembebasan.

Karena itu, pelatihan guru harus lebih praktis dan kontekstual. Guru tidak cukup hanya diberi sosialisasi konsep.

Guru membutuhkan contoh nyata, pendampingan di kelas, komunitas belajar yang aktif, serta ruang untuk berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi.

Guru juga perlu dihargai sebagai pembelajar dewasa yang memiliki pengalaman, bukan sekadar pelaksana teknis kebijakan.

Orang tua juga memiliki peran penting. Kurikulum Merdeka sering disalahpahami seolah-olah anak tidak perlu lagi belajar serius. Padahal, merdeka belajar bukan berarti belajar sesuka hati tanpa arah.

Merdeka belajar berarti anak belajar dengan lebih sadar, aktif, dan bermakna. Orang tua perlu memahami bahwa keberhasilan anak tidak hanya diukur dari nilai rapor, tetapi juga dari keberanian bertanya, kemampuan bekerja sama, kemandirian, kejujuran, dan rasa tanggung jawab.

Di sinilah sekolah dan keluarga harus berjalan bersama.

Jika di sekolah anak diajarkan mandiri, tetapi di rumah semua hal selalu dikerjakan oleh orang tua, maka nilai kemandirian sulit tumbuh.

Jika di sekolah anak diajarkan berpikir kritis, tetapi di rumah setiap pertanyaan anak selalu dipatahkan, maka rasa ingin tahunya akan melemah. Kurikulum yang baik membutuhkan ekosistem yang baik pula.

Pada akhirnya, Kurikulum Merdeka di SD bukan sekadar perubahan struktur kurikulum.

Ia adalah ajakan untuk mengubah cara pandang kita terhadap anak, guru, dan proses belajar.

Anak harus dilihat sebagai subjek yang aktif.

Guru harus diposisikan sebagai perancang pengalaman belajar, bukan hanya penyampai materi.

Sekolah harus menjadi ruang tumbuh, bukan sekadar tempat mengejar nilai.

Kurikulum Merdeka memang bukan obat ajaib yang langsung menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan.

Namun, ia memberi peluang penting untuk memperbaiki arah pembelajaran di sekolah dasar.

Peluang ini akan berhasil jika dijalankan dengan pemahaman yang benar, pendampingan yang serius, dan keberanian untuk meninggalkan praktik pembelajaran yang kaku.

Merdeka belajar bukan berarti membiarkan anak belajar tanpa arah. Merdeka belajar adalah membimbing anak agar menemukan makna, mengenali potensi, dan tumbuh menjadi manusia yang cerdas sekaligus berkarakter.

Di tangan guru SD yang reflektif, kreatif, dan peduli, Kurikulum Merdeka dapat menjadi jalan untuk menghadirkan pendidikan yang lebih manusiawi bagi anak-anak Indonesia.