Jakarta.suara independent.com-Pemerinta Daerah untuk turun langsung Kepasar guna mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing- masing.
“Jangan hanya hadir-hadir di rapat inflasi, tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak berbuat sama sekali.”Tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir
“Tindak lanjut, sekjen telah menginstruksikan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri agar menyurati kepala daerah yang terdata belum melakukan langkah pengendalian inflasi.
“Ia juga memberikan atensi terhadap pemda yang belum melakukan enam langkah konkret pengendalian inflasi,
Tomsi memaparkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Kemendagri pada periode 20 April 2026 hingga 27 April 2026, tercatat 321 pemda yang sama sekali belum melakukan upaya apa pun, hanya hadir pada rapat inflasi, tidak ada action-nya,” ujarnya.
“Disebutkan pada periode tersebut, hanya 12 daerah yang melakukan enam langkah konkret secara lengkap, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Tangerang, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Boalemo.”ujar sekjen.
“Enam upaya konkret tersebut meliputi operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), serta dukungan transportasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), khususnya dalam distribusi komoditas.
“Tentunya kami berharap mereka-mereka bisa menjadi lebih baik dengan melakukan upaya-upaya konkret jangan sekedar hadir rapat tapi sampai didaerah tidak berbuat” ujar Tomsi.(syam*)
Tinggalkan Balasan