KERINCI – DPRD Kabupaten Kerinci menggelar rapat pembahasan komisi dalam rangka menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kamis (09/04/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Rapat pembahasan dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing komisi dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan mitra kerja. Pembagian ini bertujuan agar proses evaluasi berjalan lebih fokus, mendalam, dan komprehensif.
Pada Komisi I, pembahasan dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kerinci, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA). Dalam forum ini, Komisi I menyoroti berbagai aspek pelayanan publik, administrasi kependudukan, hingga program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan serta anak.
Sementara itu, Komisi II menggelar rapat bersama Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Pembahasan difokuskan pada sektor ekonomi daerah, khususnya terkait ketersediaan bahan pokok, stabilitas harga, serta upaya penguatan sektor perikanan dan perdagangan.
Di sisi lain, Komisi III melakukan pembahasan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci. Dalam rapat ini, perhatian diarahkan pada kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana, sistem penanganan darurat, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan selama tahun anggaran berjalan.
Rangkaian rapat komisi ini merupakan tahapan strategis dalam proses evaluasi LKPJ Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2025. Melalui pembahasan yang mendalam, DPRD berupaya menggali berbagai capaian, kendala, serta efektivitas pelaksanaan program yang telah dijalankan oleh masing-masing OPD.
Hasil dari rapat komisi ini nantinya akan menjadi bahan penting bagi DPRD Kabupaten Kerinci dalam merumuskan rekomendasi resmi terhadap LKPJ Bupati. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu menjadi acuan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan pelaksanaan rapat komisi ini, DPRD Kabupaten Kerinci kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab DPRD dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kerinci.
Penulis Editor : EDI TANJUG
Sumber : @hmsdprdkabkerinci
Tinggalkan Balasan