Wawako Azhar Hamzah Buka Workshop Penguatan Kapasitas Multi Pihak Skema PWS dan Perhutanan Sosial

SUNGAIPENUH MEDIA SINDENT – Pemerintah Kota Sungai Penuh di bawah kepemimpinan Walikota Alfin dan Wakil Walikota Azhar Hamzah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip ekonomi hijau. Komitmen ini kembali ditegaskan melalui pelaksanaan Workshop Penguatan Kapasitas Multi Pihak untuk Pengembangan Skema Payment Water Service (PWS) dan Perhutanan Sosial, yang dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, di Aula Hotel Grand Kerinci, Rabu (26/11).

Workshop ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Ekonomi Hijau Klaster 3 Koridor Ekosistem RIMBA, sebuah kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekologi dan ketahanan lingkungan.

PWS dan Perhutanan Sosial, Instrumen Penguatan Ekonomi Berbasis Lingkungan

Skema Payment Water Service (PWS) merupakan instrumen insentif ekonomi yang diberikan kepada pihak-pihak yang menjaga kawasan resapan air, hutan, dan sungai. Melalui skema ini, upaya perlindungan lingkungan menjadi aktivitas yang tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga memberikan manfaat finansial bagi masyarakat atau kelompok pengelola kawasan.

Sementara itu, program Perhutanan Sosial diarahkan untuk memberikan akses kelola kawasan hutan secara legal, berkelanjutan, dan berkeadilan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Wawako Azhar: Perlindungan Lingkungan Harus Menghasilkan Manfaat bagi Masyarakat

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Azhar Hamzah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan.

“Melalui skema PWS dan Perhutanan Sosial, kita ingin memastikan bahwa perlindungan hutan dan sumber air memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang,” ujar Wawako Azhar.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh berkomitmen untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pemkot Sungai Penuh di bawah kepemimpinan Wako Alfin dan saya sendiri berkomitmen memperkuat tata kelola lingkungan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kolaborasi multipihak adalah kunci keberhasilan dalam menjaga ekosistem RIMBA,” tegasnya.

Dihadiri Lintas Daerah dan Lembaga Strategis

Workshop tersebut diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan lintas daerah dan lintas sektor. Hadir di antaranya:

• Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN yang diwakili Kasubdit KSN II, Aji Raditio, S.T., M.Sc

• Direktur WRI Indonesia, Tomi Haryadi

• Perwakilan Bappeda Provinsi Jambi

• Kepala Bappeda Kabupaten Kerinci

• Kepala Bappeda Kabupaten Merangin (hadir secara daring)

• Kepala Balai TNKS

• Kepala Dinas Lingkungan Hidup

• Kepala KPHP Kerinci dan Kepala KPHP Merangin

• Seluruh peserta workshop dari berbagai instansi dan lembaga mitra

Komitmen Pemerintah Kota di Bawah Kepemimpinan Wako Alfin – Wawako Azhar

Workshop ini menjadi salah satu bukti nyata keseriusan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam memperkuat agenda lingkungan, memastikan keberlanjutan sumber daya alam, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui pengelolaan hutan yang bijaksana.

Kebijakan dan program yang dilaksanakan, termasuk PWS dan Perhutanan Sosial, menggambarkan arah pembangunan Sungai Penuh yang semakin berorientasi pada ekologi, ekonomi inklusif, dan kesejahteraan jangka panjang.

Melalui penguatan kapasitas multipihak ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap terwujudnya tata kelola ekosistem RIMBA yang lebih baik dan berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan

Sumber Berita : (HMS)