Sungaipenuh Jambi Media Sindent – Keputusan Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali memantik gelombang kritik. Di saat anggaran pelayanan publik harus ditekan hingga 75 persen, justru mencuat rencana kontroversial: pembelian mobil dinas baru untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah.
Rencana tersebut dianggap publik sebagai langkah yang tidak masuk akal sekaligus melukai rasa keadilan masyarakat. Bagaimana tidak, di tengah keterbatasan anggaran yang membuat layanan publik kian serba minim, pejabat justru memilih menambah kenyamanan pribadi lewat fasilitas baru.
Padahal, kendaraan dinas yang saat ini digunakan masih tergolong layak dan tidak bermasalah. Namun alih-alih mengutamakan efisiensi untuk kebutuhan masyarakat, Pemkot lebih memilih menggelontorkan dana demi pergantian armada pejabat.
Kabar pengadaan mobil dinas baru ini sontak mempertebal kekecewaan warga. Suara protes bermunculan di berbagai kanal, mulai dari media sosial hingga forum warga. “Kalau rakyat kekurangan, jawabannya sabar. Tapi kalau pejabat bosan dengan mobilnya, laPhoto ngsung ada anggaran baru,” tulis seorang warga dengan nada getir.
Gelombang kritik tersebut menuding Pemkot telah gagal menjalankan prinsip efisiensi yang selama ini digaungkan. Kepercayaan publik pun kian menipis, sebab kebijakan ini dianggap memperlihatkan wajah asli pemerintah daerah: rakyat diminta berhemat, sementara pejabat tetap dimanjakan.
Dengan keputusan ini, Pemkot Sungai Penuh seolah mengirim pesan yang jelas – penghematan hanya berlaku untuk rakyat, bukan untuk pejabat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kabag Umum Setda Kota Sungai Penuh belum dapat dikonfirmasi terkait kebenaran dan detail rencana pengadaan mobil dinas untuk pimpinan daerah tersebut.
Tinggalkan Balasan