KERINCI MSNC –Ā Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, S.Pd, S.Sos, M.Si, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Jumat (20/6), di ruang utama DPRD Kerinci.
Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, dr. Surmila Apri Yulisa, serta dihadiri para anggota dewan, unsur Forkopimda, pejabat Pemkab Kerinci yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga para kepala perangkat daerah.
Dalam pidatonya, Wakil Bupati Murison menanggapi berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan daerah yang berfokus pada pelayanan publik dan efisiensi anggaran.
Prioritas Pembangunan Daerah
Wabup menyampaikan bahwa sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, infrastruktur jalan usaha tani, dan irigasi akan tetap menjadi prioritas utama. Semua pelaksanaan program akan dijalankan secara bertahap, sinergis, dan terintegrasi bersama DPRD serta pemangku kepentingan lainnya.
Kedisiplinan APBD dan Penyerapan Anggaran
Pemerintah memastikan penyusunan APBD telah mengikuti regulasi yang berlaku, terutama mengacu pada Permendagri No. 77 Tahun 2020. Ia menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan kegiatan oleh setiap OPD agar sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan.
Isu Lingkungan dan Pengelolaan Sampah
Wabup Murison juga menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan. Tahun ini, Pemkab Kerinci telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan sampah, penguatan TPST di 12 kecamatan, serta peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur penunjang.
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Langkah strategis turut diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). OPD teknis diminta mengintensifkan dan mengeksplorasi potensi pajak dan retribusi daerah, termasuk pemanfaatan teknologi digital serta kerja sama lintas sektor.
Perubahan Asumsi dan Penyesuaian Anggaran
Perubahan KUA-PPAS tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pergeseran asumsi makro, kebijakan baru, serta adanya SILPA tahun 2024. Meski pendapatan mengalami penurunan sebesar 5,86% dan belanja turun 5,14%, Pemkab berkomitmen agar efisiensi tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Respons terhadap Isu Khusus
Beberapa isu spesifik turut ditanggapi, seperti persoalan sunatan laser, distribusi LPG subsidi, perbaikan jalan Sanggaran AgungāTalang Kemulun, hingga pemanfaatan aset daerah seperti Mess Kerinci di Jakarta dan dermaga Danau Kerinci.
Penguatan Tata Kelola Keuangan
Menutup sambutannya, Wabup menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, termasuk memperbaiki skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang telah diraih sepuluh kali berturut-turut.
āPemerintah dan DPRD harus terus bersinergi dalam mengawal pembangunan Kerinci agar semakin maju, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat,ā ujar Wabup Murison.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD dr. Surmila Apri Yulisa dalam penutupan rapat menyampaikan apresiasi atas sikap responsif pemerintah yang dinilai argumentatif dan konstruktif.
Rapat Paripurna ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam merumuskan anggaran perubahan tahun 2025, sekaligus memperkuat kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kerinci.
Tinggalkan Balasan