Jakarta, Media Sindent.News.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kepala BPKP untuk mengevaluasi kinerja sepanjang tahun 2024. Dalam rapat ini, salah satu sorotan utama adalah kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan tata kelola.
Berdasarkan hasil evaluasi, banyak BUMD yang belum memiliki rencana bisnis yang jelas, tidak berpedoman pada rencana bisnis yang telah disusun, serta belum melakukan penilaian terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, masih banyak BUMD yang belum memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Manajemen Risiko yang memadai, sehingga berkontribusi terhadap kegagalan operasional dan finansial mereka.
Mengingat sebentar lagi kepala daerah hasil Pilkada akan dilantik, BPKP menekankan pentingnya pembinaan terhadap tata kelola BUMD yang lebih baik. Khusus untuk Provinsi Jambi, BPKP diharapkan dapat memberikan pencerahan terkait pedoman dalam membangun BUMD yang sukses dan berdaya saing tinggi.
“Kami ingin memastikan bahwa kepala daerah yang baru dapat mengelola BUMD dengan lebih profesional dan transparan. Oleh karena itu, BPKP perlu berperan aktif dalam memberikan arahan dan pendampingan,” ujar salah satu peserta Raker.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan BUMD di seluruh Indonesia dapat memperbaiki tata kelola dan kinerja mereka, sehingga mampu berkontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah dan perekonomian nasional. ( RK )
Tinggalkan Balasan