👁️ Dilihat: 66 kali

Kerinci. Media Sindent.News.com –  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kerinci resmi diluncurkan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Namun, pasca peluncuran, UPTD ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kekurangan tenaga PNS dan sarana pendukung yang memadai.

 

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci Nafritman mengungkapkan bahwa keberadaan UPTD ini diharapkan mampu mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Namun, kekurangan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu hambatan utama, ” ujarnya Jumat, ( 24/1 )

 

“Kami membutuhkan tambahan tenaga PNS untuk memastikan pelayanan berjalan lancar. Saat ini, jumlah pegawai yang ada masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, apalagi jika volume pengurusan dokumen meningkat,” kondisi terkini cuman Dua tenagga PNS yang ada di UPTD untuk melayani masyarakat, kita berharap  kedepannya ada penambahan tenagga yang PNS, juga peralatan kantor  sebagai sarana pendukung ”  tandas Nafritman

 

Sementara  itu salah satu warga, Edi Pengasi  menyampaikan harapannya agar pemerintah segera memperbaiki fasilitas dan menambah tenaga kerja PNS  “Kami masyarakat sangat terbantu dengan adanya UPTD salah satu trobosan program unggulan  yang di cetuskan oleh bapak Pj. Bupati Kerinci Asraf ,”  selama ini kami cukup jauh untuk mengurus dan memperoleh dokumentasi kependudukan jarak tempuhnya sangat jauh , dengan berdirinya  UPTD di Danau Kerinci Alhamdulilah masyarakat kerinci bagian hilir sudah aman dan lancar, tinggal lagi pemerintah melengkapi perelatan dan penambahan tenagga PNS, dengan adanya penambahan tersebut pelayanan bisa lebih cepat. ‘Kalau pegawainya kurang dan fasilitasnya terbatas, masyarakat jadi harus menunggu lama,” tegasnya

 

Kita berharap Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Sekretaris Daerah,  dengan pemerintah pusat untuk menambah kuota PNS dan mengalokasikan anggaran untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan, tutupnya. ( RK )