Tue. Dec 10th, 2019

suaraindependent

Independent Terpercaya

Hukuman Terhadap Rohadi Kurang Tepat Karena Hanya Sebagai Penghubung

3 min read

suaraindependet.com,

BANDUNG – Rohadi SH, MH, mantan Panitera PN Jakarta yang hanya sebagai penghubung antara hakim yang memutuskan perkara dan pengacara pedangdut Saipul Jamil sedang ramai di bicarakan.

Hal itu berkaitan dengan upaya Rohadi yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya di Mahkamah Agung.

Ia mengaku hanya sebagai penghubung antara hakim dan pengacara yang sedang berperkara, sehingga dia merasa diperlakukan secara tidak adil bila dijerat dengan Undang-Undang Tipikor Pasal 12 huruf a, sehingga harus menerima vonis penjara selama 7 tahun di Lapas Sukamiskin Bandung.

Sedangkan, beberapa pihak lain yang memiliki wewenang memutuskan berat ringannya perkara itu dan sudah menikmati uang suapnya justru tidak tersentuh hukum.

Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Dr. Sigit Suseno S.H., M.Hum., menanggapi persoalaan tersebut, ia mengatakan, kalau hanya sebagai penghubung antara hakim dan pengacara tersangka pedangdut Saipul Jamil, Rohadi yang tidak menerima dan menikmati suap dari kongkalingkong pemutusan perkara itu tidaklah tepat dijerat dengan Undang-Undang Tipikor Pasal 12 huruf a. Dengan demikian bisa dikatakan telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukuman terhadapnya.

“Tentu saja, terjadi kekeliruan,” ujarnya, sambil menambahkan, “Seharusnya memang hakim yang memutus perkara itu yang dapat dijerat dengan UU Tipikor Pasal 12 huruf a itu. Sebab dialah yang berwenang memutuskan berat ringannya perkara yang sedang ditanganinya. Bukan seorang penghubung yang tidak punya wewenang apa-apa,” ujarnya ketika dihubungi, Senin (11/11/2019).

Dr. Sigit Suseno merujuk kepada ketentuan dalam UU Tipikor Pasal 12 huruf a, yang berbunyi: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Sebagaimana ramai diberitakan berbagai media, Rohadi sudah menjalani hukuman lebih dari tiga tahun dari tujuh tahun penjara yang dijatuhkan padanya.

Karena menyadari bahwa dia telah diperlakukan tidak adil dengan dijerat UU Tipikor Pasal 12 huruf a, dia mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung.

Persidangan perkara PK itu sedang berlangsung di PN Jakarta Pusat dan 14 November nanti dijadwalkan akan ada vonis dari majelis hakim PK tersebut.

Menurut Sigit Suseno, walaupun vonis atas seorang tersangka itu dijatuhkan berdasarkan persepsi hakim dalam mengadili perkaranya, namun hakim harus tetap memperhatikan faktor keadilan dalam penegakan hukum. Artinya, dalam persidangan terdahulu, bisa jadi dalam pemutusan perkara itu majelis hakim melihat bahwa terdakwa terlibat dalam menerima suap yang diberikan oleh pengacara dan keluarga Saipul Jamil.

“Tapi seandainya terdakwa tidak menerima uangnya dan tidak menikmati hasil dari suap tersebut, tentu telah terjadi kekeliruan. Sehingga kekeliruan itu dapat saja dikoreksi oleh majelis hakim pada sidang PK ini,” ungkapnya.

Berdasarkan Sigit Suseno, majelis hakim PK nanti tentu dapat melihat persoalan ini secara lebih jernih. Memperhatikan dan memeriksa konstruksi hukum kasus ini secara lebih teliti, sehingga dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya untuk dijadikan pijakan dalam penerapan hukum.

Menanggapi upaya Rohadi yang menuntut agar majelis hakim PK mengganti UU Tipikor Pasal 12 a yang dikenakan kepadanya dengan pasal lain, karena dia tidak bisa menerima pengenaan pasal itu terhadap dirinya yang tidak punya wewenang dalam memutuskan perkara dan dia juga tidak menikmati uang hasil suap itu, Sigit Suseno mengatakan bahwa hal itu bisa dilakukan.

Tapi majelis hakim nanti tentu tidak terpaku pada dugaan keliru atau tidak dalam menerapkan pasal itu. Karena mereka tentu akan memeriksa perkara ini secara keseluruhan. Dengan demikian, majelis hakim nanti akan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat.

“Bisa saja nanti penerapan pasal itu (UU Tipiko Pasal 12 huruf a) nanti tidak terbukti dalam persidangan, sehingga majelis hakim (PK) akan menjatuhkan vonis sesuai persepsi mereka dalam memeriksa perkara ini,” tuturnya.

Begitu juga dengan persoalan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kini dituduhkan pada Rohadi. Menurut Sigit Suseno, harus diselidiki betul, apakah Rohadi menerima uang suap itu atau tidak. “Kalau saja dalam persidangan nanti tidak terbukti bahwa dia sudah menerima dan menikmati uang suap itu, untuk apa lagi dilanjutkan dengan TPPU,” katanya.

Dijelaskannya, TPPU itu kan dimaksudkan untuk mengembalikan kekayaan negara yang diduga atau patut diduga adalah hasil korupsi. Karena itu negara patut menelusuri kekayaan yang termasuk dalam pencucian uang itu. Apakah itu diubah jadi harta benda lain, ditransfer kepada nama lain dan sebagainya.

“Nah, dalam perkara Rohadi ini, apakah dia sudah terbukti menerima uang suap? Kalau tidak terbukti, apanya lagi yang mau diselidiki dalam perkara TPPU itu?” katanya mempertanyakan.

Semuanya nanti tergantung persepsi hakim dalam memutus perkara ini. Setelah memeriksa dengan teliti seluruh konstruksi hukum yang ada, lalu memutuskan secara objektif berlandaskan azas keadilan menurut hati nuraninya sendiri. Keputusan tertinggi ada pada Tuhan, tambah Sigit Suseno. Red

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.